Skip to content

Negara Serikat

October 13, 2011

Ketika reformasi bergulir, Amien Rais pernah menggelontorkan ide kontroversial bahwa sistem ketata negaraan yang cocok untuk Indonesia adalah Negara Serikat. Koordinasi yang sedemikian sulit untuk negara yang sebesar ini sepertinya layak kita pertimbangkan untuk menganalisa kembali gagasan tersebut.

Indonesia terbentuk untuk waktu yang relatif singkat. Kesadaran bersatu yang mulai muncul pada tahun 1908 tiba-tiba menjadi Negara pada tahun 1945. Ada satu hal yang diakui atau tidak terkesan dipaksakan yaitu keberagaman yang disatukan. Sementara negara yang terdiri dari berbagai etnis ini masing2 memiliki kebudayaan yang terbentuk dalam kurun waktu ratusan tahun. Dan pemaksaan itu bukan hanya dalam budaya, tetapi juga dalam hal kesiapan mental masyarakat untuk menjadi bagian dari negara.

Ada banyak skenario untuk membuat Indonesia maju. Meskipun sekarang terpuruk oleh hutang, namun kekayaan alam kita masih cukup untuk membuat kita sejahtera. Namun permasalahan kita ada pada garis komando. Tidak ada yang bisa menjadi komandan yang relefan serta tidak semua bawahan tunduk dan patuh pada komandan. Di sisi lain yang jadi komandan sekali waktu memberi contoh yang kurang terpuji, namun di waktu lain baik atasan maupun bawahan saling bersekongkol mencari kesempatan.

Otonomi daerah memang telah memberi ruang yang lebih bagi daerah untuk berekspresi. Tetapi penyakit di satu daerah dengan daerah lain masih saja sama, yaitu korupsi dan kolusi. Bisa jadi penyakit ini merupakan virus yang disebarkan dari pusat (baca: Jakarta). Jika penyakit ini makin menggejala, maka bisa kita tebak skenario apa pun untuk memulihkan keterpurukan bangsa ini, maka hasilnya akan tetap nol besar.

Negara besar menyisakan permasalahan yang juga besar. Jika persoalan itu dibagi-bagi ke masing2 wilayah atau dalam negara serikat disebut negara bagian, maka garis komandonya akan semakin pendek, serta tingkat efektivitas instruksi akan semakin baik. Sekarang bukan lagi jaman kharisma yang menjual, tetapi sistem lah yang bicara. Pemimpin yang tidak lihai berpidato sekalipun akan menjadi pemipin yang efektif jika mampu membuat sistem yang baik. (Ingat, kita bisa menyatakan isi hati kita pada seseorang yang belum pernah kita jumpai tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, lalu saling berpelukan ketika pertama kali bertemu).

Meski tidak ada bukti otentik, tetapi cerita teman saya sepertinya mendekati kebenaran, yang membuat saya tidak yakin lagi dengan masa depan Indonesia jika terus menerus seperti ini. Ceritanya begini, teman saya ditawari untuk melakukan lobi kepada seorang bupati di kabupaten A untuk mendapatkan sejumlah dana proyek tertentu dari DPR RI. Syaratnya, jika terjadi deal, maka dana yang diterima oleh kabupaten A tadi tidak 100% namun dipotong 8% untuk jasa broker. Jika kabupaten A keberatan, tawarkan sistem tersebut pada kabupaten B. jika B juga keberatan, masih ada kabupaten C,D E dan seterusnya. Berapa jumlah kabupaten yang ada di Indonesia? Masak sih tidak ada yang mau?

Saya hampir yakin cerita itu benar. Karena sesekali waktu saya sering juga manemui di level akar rumput, sebuah kelompok tani diminta mengajukan proposal oleh petugas PPL, namun setelah dana cair diminta keikhlasannya untuk menyisihkan sebagian sebagai tanda terima kasih atas informasi yang diberikan. Toh, kelompok tidak rugi? dari sekian banyak kelompok tani, masak sih ga ada yang mau?

Begitu juga soal informasi dibalik kebijakan nyleneh bangsa Indonesia. Semisal membuka kran impor produk2 yang sebenarnya masih bisa diusahakan dengan swa sembada. Jika pejabat berwenang ditawari sejumlah uang hanya untuk menyetujui proyek tersebut, masak sih tidak mau?

Dan yang parah lagi, dana Pilkada yang sedemikian besar sebenarnya bisa ditanggung oleh segelintir orang (kita sering menemui orang kaya karena sawit, batu bara, juragan tiket, bahkan kadang-kadang bandar judi). Jika demikian maka seorang pemimpin daerah bisa ‘dibeli’ oleh orang yang bukan berasal dari daerah yang bersangkutan. Jika sudah demikian, maka program-program nyeleneh ibarat tinggal menunggu waktu. Singkatnya tingkat nasionalisme rata-rata bangsa Indonesia telah sampai ke titik nadir.

Bayangkan jika kita punya negara serikat. Dengan negara serikat, yang masing2 negara bisa mengatur rumah tangganya dengan lebih leluasa, maka akan terjadi kompetisi antar negara bagian yang ujung2nya meningkatkan kinerja masing-masing. Semisal daerah A pilkada langsung lalu daerah B ditetapkan DPR, kemudian buktinya daerah B lebih maju, karena bupati tidak harus menanggung hutang yang banyak, maka akan menjadi cermin pula bagi daerah-daerah yang lain. Jika itu yang terjadi, maka aspek moralitas negatif dari para pejabat bisa berkurang karena hukum alam yang menuntut mereka bekerja lebih giat dan giat lagi. Mari kita renungkan bersama.

From → political

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: