Skip to content

Amerika dan Israel Otak di Balik Pecahnya Republik Sudan

September 2, 2011

Pecahnya Republik Sudan diduga bukan semata-mata kehendak rakyat bangsa itu, melainkan karena intervensi pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk tidak hanya menguasai sumberdaya mineralnya, terutama minyak, tapi juga untuk tujuan politik dan keagamaan.

Seperti dikutip dari Kaskus.us, Rabu (9/2/2011), pecahnya Sudan menjadi dua negara memang menjadi cerminan kegagalan elit politik negeri itu untuk mempersatukan bangsanya yang multi etnik dan kepercayaan, serta kegagalan menanamkan “sense of nation” ke dalam jiwa bangsanya. Namun demikian ada sesuatu di balik pecahnya negeri dengan mayoritas penduduk beragam muslim tersebut, yakni adanya campur tangan negara Barat (Amerika, Israel dan Eropa) yang mempunyai kepentingan ekonomi dan geopolitik di sana.

Penambangan minyak di Sudan. (int)
Sudan adalah sebuah negara yang kaya akan minyak, khususnya di wilayah Sudan Selatan. Bahkan The Frankfurter Allgemeine Zeitung pada Juli 1998 melaporkan, Chevron Corporation, salah satu perusahaan energi terbesar dunia yang berkantor pusat di San Ramon, California, AS, memperkirakan, cadangan minyak di Sudan melebihi cadangan minyak Arab Saudi dan Iran, meski cadangan minyak di kedua negara itu disatukan.

Melimpahnya cadangan minyak di bumi Sudan membuat Amerika menunggangi konflik yang terjadi di negara itu dengan cara mendukung para pemberontak di Sudan yang menamakan diri Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM). Bahkan Amerika berada di belakang desakan Internasional untuk melakukan perjanjian damai dengan kelompok separatis bersenjata tersebut yang akhirnya membuat pemerintah Sudan menjadikan negaranya sebagai negara dengan dua negara bagian, yakni Sudan Utara dan Sudan Selatan, pada 2005. Tujuannya, tentu saja agar negara ini menjadi lemah sehingga kekayaan alamnya dapat diolah olehnya. Bukti bahwa AS mendukung SPLM terungkap dari hasil wawancara Washington Post dengan Ezekiel Lol Gatkuoth, wakil ketua SPLM.

Ezekiel Lol Gatkuoth. (int)
Dalam wawancara itu, Ezekiel mengatakan, Washington mendukung pemisahan kawasan Sudan Selatan dari Sudan Utara, dan untuk merealisasikannya, AS tak segan-segan mengucurkan dana US$ 1 miliar pertahun untuk Sudan Selatan sejak 2009.

“Dana itu dimaksudkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Sudan Selatan dengan membangun infrastruktur dan pelatihan militer,” katanya.

Jahatnya lagi, untuk dapat menguasai minyak di Sudan, Amerika menuding Sudan sebagai negara yang mensponsori terorisme, sehingga negara ini diembargo oleh dunia internasional. Embargo itu membuat Sudan yang dililit masalah kemiskinan, menjadi kian terpuruk. Agar embargo dicabut, Amerika memanfaatkan referendum yang akan dilaksanakan pada Januari 2011 sesuai kesepakatan saat perjanjian damai antara pemerintah Sudan dengan SPLM ditandatangani pada 2005, untuk kepentingannya.

Sebagai bukti dari kejahatan Amerika ini tercermin dari hasil liputan Christian Science Monitor (CSM), karena media ini melaporkan, pada 11 November 2010 Senator AS John Kerry mengunjungi Khartoum, ibukota Sudan, dengan membawa pesan dari Presiden Barak Obama yang isinya adalah ; “Jika Presiden Sudan Omar Al-Bashir membiarkan Sudan Selatan yang kaya minyak memisahkan diri secara damai melalui referendum yang akan dilakukan pada Januari 2011, maka pertengahan 2011 AS akan menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme.” Dan Sudan Selatan benar-benar lepas dari Sudan Utara.

Setelah referendum, seperti diberitakan Media Indonesia, Rabu (9/2/2011), melalui pernyataan tertulisnya yang dibacakan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS PJ. Crowlye dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, Senin (7/2/2011), Obama mengatakan akan langsung mengakui Sudan Selatan sebagai negara merdeka pada Juli 2011, saat kemerdekaan Sudan Selatan sebagai negara baru di Afrika dideklarasikan, dan akan mengevaluasi penilaian terhadap Sudan yang selama ini dianggap sebagai negara sponsor terorisme.

Kebusukan Amerika ini sebenarnya telah lama terendus oleh para pengamat masalah Timur Tengah, yakni sejak perjanjian damai ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan SPLM pada 2005, karena saat itu mereka telah mengendus adanya kospirasi internasional yang terdiri dari Amerika, sejumlah negara di Eropa, dan Israel untuk meruntuhkan Sudan sebagai negara terluas di kawasan Jazirah Arab dan Afrika, dan kaya akan sumberdaya mineral, terutama minyak.

Essam Zeidan, pengamat masalah Timur Tengah, dalam artikelnya menulis, kepentingan Amerika atas Sudan bukan hanya karena cadangan minyak yang begitu melimpah di perut bumi Sudan Selatan, namun juga untuk memutus mata rantai peradaban dan kian meluasnya Islam di Afrika, karena Sudan merupakan titik temu dan transit budaya Islam dari jazirah Arab ke Afrika, dan sebaliknya. Ini bisa dilihat dari letak geografis Sudan yang berbatasan dengan Mesir dan Libya yang Islam, serta negara-negara Afrika seperti Ethiopia, Uganda, Zaire, Afrika Tengah dan Chad.

Jadi, dengan melemahkan Sudan karena dipecah menjadi dua negara, maka Amerika dan antek-anteknya akan dapat mengobok-obok Sudan Selatan dengan sesukanya, termasuk dapat membentuk negara Kristen di negara baru itu agar peran Arab dan Islam Sudan untuk memasuki benua Afrika, dapat dicegah.

Essam bahkan curiga kalau Amerika dan Israel tengah melancarkan strategi Balkanisme di kawasan Afrika utara agar negara-negara di wilayah ini terpecah-pecah seperti yang telah terjadi dengan negara-negara di semenanjung Balkan. Bahkan demonstrasi besar-besaran yang kini sedang dilakukan rakyat Mesir untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak, ditangarai karena intervensi kedua negara itu. Salah satu buktinya adalah laporan situs AOL News pada 4 Februari 2011 yang menyatakan, bahwa AS dan rezim Zionis Israel tengah menyusun sebuah rencana suksesi di Mesir dan memperkenalkan Omar Suleiman, mantan ketua dinas intelijen Mesir dan sekutu dekat AS dan Israel yang diangkat Hosni Mubarak sebagai wakilnya, untuk menggantikan Mubarak sebagai presiden Mesir.

Menurut situs itu, AS dan Israel menganggap Suleiman sebagai orang yang dapat diandalkan dalam beberapa isu paling sensitif di Timur Tengah. Apalagi karena Sulaeman merupakan orang yang memediasi pembicaraan Arab-Israel dan membantu CIA dalam menginterogasi tersangka teroris yang ditangkap.

“Dia memiliki sejarah panjang dalam melakukan semua tindakan kotor yang perlu diambil oleh pemerintah Mesir. Kita juga tahu bahwa dia memiliki hubungan dan kerjasama dengan AS,” kata Rime Allaf, seorang pakar Timur Tengah kepada AOL News.

Dimana peran Israel dalam kesus pecahnya Sudan?

Peran Israel atas pecahnya Sudan dapat dibaca dari pengakuan Salva Kiir Mayardit, ketua SPLM yang paling getol mengusahakan pemisahan Sudan Selatan dari Sudan Utara, dengan Koran The Jewish Chronicle. Dia mengatakan; “Sejumlah negara Arab memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mengapa Sudan tidak?”

tentara SPLM. (int)
Kedekatan para petinggi SPLM dengan AS dan Israel, seperti diberitakan Iran Indonesian Radio, membuat para politisi di Timur Tengah kian yakin bahwa kesepakatan pemerintah Sudan dengan SPLM pada 2005 merupakan sebuah grand design Amerika dan Israel, dan didukung sejumlah negara di Eropa, untuk memecah Sudan menjadi dua negara. Media ini bahkan menyebut rezim Zionis Israel sebagai pihak yang menyiapkan semua konspirasi busuk itu, karena rezim ini lah memberikan senjata ilegal kepada SPLM. Itu sebabnya gerakan pemberontak tak dapat ditumpas pemerintah Sudan.

Brigjen Moshe Faraji dalam bukunya yang berjudul “Mossad di Afrika” menulis, “Kehadiran Zionis Israel di 32 negara Afrika yang juga menggarap 67 proyek infrastruktur dan 28 proyek pertanian serta melakukan peran sebagai konsultan di negara ini, merupakan peluang besar Tel Aviv untuk menginfilterasi benua ini.”

Zionis Israel dalam beberapa dekade terakhir ini juga berupaya menginfilterasi Sudan melalui tiga negara tetangga, seperti Republik Demokratik Congo, Ethiopia dan Uganda. Antek-antek Mossad beraktivitas di tiga negara ini yang kemudian melakukan kontak dengan para pemimpin gerakan milisi di Sudan Selatan. Melalui infiltrasi itu, Zionis Israel membangun kekuatan untuk melawan pemerintah pusat Sudan yang dipimpin oleh Omar al-Bashir.

Sudan yang berdampingan dengan Sungai Nil memang menjadi prioritas incaran Israel yang memimpikan berdirinya negara Israel Raya hingga kawasan Eufrat.

From → political

Comments are closed.

%d bloggers like this: