Judul diatas bukan terilhami oleh krisis ekonomi global yang mengancam kepailitan Amerika, Yunani, Italia, Spanyol dan negara-negara eropa lainnya. Saya agak sulit untuk percaya pada angka-angka yang tersaji semacam jumlah hutang jatuh tempo dan PDB. Data yang diperoleh dari orang awam seperti saya hanya berasal dari media. Barangkali benar data tentang negara-negara yang saya sebut di atas (karena orang barat pantang bohong, he he) tetapi untuk Indonesia…. nanti dulu.
Berapa PDB Indonesia? Berapa hutang jatuh tempo tahun ini? Berapa selisihnya? Nanti dulu… berapapun angka yang tersaji seolah tidak banyak manfaatnya karena fakta lapangan dan data yang tersaji bisa saja menyimpang.
Tetapi saya lebih suka melihat pada fakta bagaimana efektivitas pemerintahan kita berjalan. Serta fakta perkembangan mutakhir yang mencengangkan namun tidak banyak masyarakat yang menyadarinya. Apa itu?
Pertama soal penyusunan anggaran. Kita terbiasa mendapat titipan ketika rapat, sehingga keputusan rapat sudah jauh dari obyektif lagi. Maka penyusunan anggaran yang mana merupakan hasil persetujuan pemerintah dengan DPR/ DPRD tetaplah rawan terhadap penyimpangan asaz obyetifitas. Anggota dewan kita kan hampir semua main kotor ketika Pemilu? Maka kalo sekarang pada cari balik modal ya wajar lah…
Yang kedua, tentang pelaksanaan anggaran. Jiwa amanah sudah hilang sama sekali ketika tugas ini mereka emban. Banyak anggota dewan minta bagian dari pihak ke 3 yang menjalankan anggaran. Pihak ke 3 merasa diajari curang ikut2an curang, dengan menghemat anggaran sementara selisihnya masuk kantong. Lalu apa manfaat yang diterima masyarakat?
Yang ke 3, proses pemilihan pimpinan. Ini yang jelas parah. Yang uangnya banyak yang menang, begitu paham yang berkembang, namun tabu untuk dimunculkan ke permukaan. Akibatnya setelah jadi bukan hati nurani rakyat yang diperjuangkan, namun sudah ke arah kepentingan pribadi. Lalu bagimana dengan kepentingan bangsa dan negara?
Yang ke 4, banyaknya tenaga kerja sektor pemerintah yang masuk dengan mengandalkan sejumlah uang, bukan skill atau kemampuan. ini juga penyakit. Bagaimana aparat bisa bekerja maksimal kalau masuknya bukan pada dasar kredibilitan canaker? Tes PNS saja malah hanya mirip psikotes. Apa pantas seleksi pegawai dengan kualifikasi yang berbeda-beda semacam itu dilaksanakan dengan cara memberi soal yang sama? Calon pegawai konstruksi bangunan soalnya sama dengan calon staf urusan hukum?
Yang ke 5, mulai 2011 tidak ada penerimaan PNS. Yang ada pengangkatan tenaga honor. Apakah ini indikasi kebangkrutan? Bisa jadi kan?
Yang ke 6, tidak ada greget untuk meningkatkan PDB dari sektor usaha kreatif. Pendapatan negara selama ini hanya dari sektor migas dan non migas. Migas dalam bentuk menjual minyak mentah (lalu beli lagi setelah diolah) kemudian no migas tidak pernah keluar dari sektor perkebunan, pariwisata, dan sedikit manufaktur. Pariwisata pun selalu Bali yang jadi andalan. Pemerintah sama sekali tidak mendorong industri kreatif untuk mendatangkan devisa. Indikasinya tarif listrik tinggi, ijin dipersulit, dan sebagainya.
Yang ke 7, komandan kita tidak pernah menampakkan langkah strategis yang membuat rakyat yakin bahwa kita menuju ke arah kebangkitan. Malah reshuffle yang digembar gemborkan. Apa artinya reshuffle? Yang penting kinerja bro….. Jengah juga lihat TV cuma memberitakan reshuffle, padahal harapannya beritanya tentang ekspor produk buatan Indonesia, peningkatan kesejahteraan petani, inovasi2 pelajar muda, prestasi olah raga di tingkat dunia…. e… malah ganti menteri. Menteri lama belum berprestasi sudah ganti lagi.
Akibatnya orang pun mulai melakukan bisnis hitam dalam mencari nafkah. Penipuan canaker lah… main calo lah… main peras lah…. main apa lah….
Berapa PDB kita? berapa hutang jatuh tempo kita? Ga penting. Indikasi2 di atas sudah cukup menampakkan bahwa kita sedang menuju kebangkrutan ekonomi.

Ketika reformasi bergulir, Amien Rais pernah menggelontorkan ide kontroversial bahwa sistem ketata negaraan yang cocok untuk Indonesia adalah Negara Serikat. Koordinasi yang sedemikian sulit untuk negara yang sebesar ini sepertinya layak kita pertimbangkan untuk menganalisa kembali gagasan tersebut.

Indonesia terbentuk untuk waktu yang relatif singkat. Kesadaran bersatu yang mulai muncul pada tahun 1908 tiba-tiba menjadi Negara pada tahun 1945. Ada satu hal yang diakui atau tidak terkesan dipaksakan yaitu keberagaman yang disatukan. Sementara negara yang terdiri dari berbagai etnis ini masing2 memiliki kebudayaan yang terbentuk dalam kurun waktu ratusan tahun. Dan pemaksaan itu bukan hanya dalam budaya, tetapi juga dalam hal kesiapan mental masyarakat untuk menjadi bagian dari negara.

Ada banyak skenario untuk membuat Indonesia maju. Meskipun sekarang terpuruk oleh hutang, namun kekayaan alam kita masih cukup untuk membuat kita sejahtera. Namun permasalahan kita ada pada garis komando. Tidak ada yang bisa menjadi komandan yang relefan serta tidak semua bawahan tunduk dan patuh pada komandan. Di sisi lain yang jadi komandan sekali waktu memberi contoh yang kurang terpuji, namun di waktu lain baik atasan maupun bawahan saling bersekongkol mencari kesempatan.

Otonomi daerah memang telah memberi ruang yang lebih bagi daerah untuk berekspresi. Tetapi penyakit di satu daerah dengan daerah lain masih saja sama, yaitu korupsi dan kolusi. Bisa jadi penyakit ini merupakan virus yang disebarkan dari pusat (baca: Jakarta). Jika penyakit ini makin menggejala, maka bisa kita tebak skenario apa pun untuk memulihkan keterpurukan bangsa ini, maka hasilnya akan tetap nol besar.

Negara besar menyisakan permasalahan yang juga besar. Jika persoalan itu dibagi-bagi ke masing2 wilayah atau dalam negara serikat disebut negara bagian, maka garis komandonya akan semakin pendek, serta tingkat efektivitas instruksi akan semakin baik. Sekarang bukan lagi jaman kharisma yang menjual, tetapi sistem lah yang bicara. Pemimpin yang tidak lihai berpidato sekalipun akan menjadi pemipin yang efektif jika mampu membuat sistem yang baik. (Ingat, kita bisa menyatakan isi hati kita pada seseorang yang belum pernah kita jumpai tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, lalu saling berpelukan ketika pertama kali bertemu).

Meski tidak ada bukti otentik, tetapi cerita teman saya sepertinya mendekati kebenaran, yang membuat saya tidak yakin lagi dengan masa depan Indonesia jika terus menerus seperti ini. Ceritanya begini, teman saya ditawari untuk melakukan lobi kepada seorang bupati di kabupaten A untuk mendapatkan sejumlah dana proyek tertentu dari DPR RI. Syaratnya, jika terjadi deal, maka dana yang diterima oleh kabupaten A tadi tidak 100% namun dipotong 8% untuk jasa broker. Jika kabupaten A keberatan, tawarkan sistem tersebut pada kabupaten B. jika B juga keberatan, masih ada kabupaten C,D E dan seterusnya. Berapa jumlah kabupaten yang ada di Indonesia? Masak sih tidak ada yang mau?

Saya hampir yakin cerita itu benar. Karena sesekali waktu saya sering juga manemui di level akar rumput, sebuah kelompok tani diminta mengajukan proposal oleh petugas PPL, namun setelah dana cair diminta keikhlasannya untuk menyisihkan sebagian sebagai tanda terima kasih atas informasi yang diberikan. Toh, kelompok tidak rugi? dari sekian banyak kelompok tani, masak sih ga ada yang mau?

Begitu juga soal informasi dibalik kebijakan nyleneh bangsa Indonesia. Semisal membuka kran impor produk2 yang sebenarnya masih bisa diusahakan dengan swa sembada. Jika pejabat berwenang ditawari sejumlah uang hanya untuk menyetujui proyek tersebut, masak sih tidak mau?

Dan yang parah lagi, dana Pilkada yang sedemikian besar sebenarnya bisa ditanggung oleh segelintir orang (kita sering menemui orang kaya karena sawit, batu bara, juragan tiket, bahkan kadang-kadang bandar judi). Jika demikian maka seorang pemimpin daerah bisa ‘dibeli’ oleh orang yang bukan berasal dari daerah yang bersangkutan. Jika sudah demikian, maka program-program nyeleneh ibarat tinggal menunggu waktu. Singkatnya tingkat nasionalisme rata-rata bangsa Indonesia telah sampai ke titik nadir.

Bayangkan jika kita punya negara serikat. Dengan negara serikat, yang masing2 negara bisa mengatur rumah tangganya dengan lebih leluasa, maka akan terjadi kompetisi antar negara bagian yang ujung2nya meningkatkan kinerja masing-masing. Semisal daerah A pilkada langsung lalu daerah B ditetapkan DPR, kemudian buktinya daerah B lebih maju, karena bupati tidak harus menanggung hutang yang banyak, maka akan menjadi cermin pula bagi daerah-daerah yang lain. Jika itu yang terjadi, maka aspek moralitas negatif dari para pejabat bisa berkurang karena hukum alam yang menuntut mereka bekerja lebih giat dan giat lagi. Mari kita renungkan bersama.

Sebagai ilustrasi sederhana, Saya pernah berdiskusi dengan seorang Kepala Dukuh. Sebagai pemimpin kampung tentu dia punya banyak referensi soal permasalahan-permasalahan warganya, terutama yang berhubungan dengan usaha peningkatan taraf hidup. Beliau menggambarkan 2 model investasi yang cukup ekstrim namun membuatnya berubah pikiran perihal prioritas. Pertama adalah ternak sapi. Dengan model penggemukan sudah tentu harga sapi akan naik setelah sekian bulan dipelihara. Tetapi berapa lama? Berapa keuntungan yang diperoleh? Bagaimana jika dibandingkan dengan investasi yang kedua?

Nah, yang kedua adalah bisnis jasa angkut -terutama pasir- dengan menggunkan truk. investasinya berupa uang muka pembelian truk, kemudian angsurannya dengan hasil operasional dari truk yang sudah ada di tangan. Bukankah perolehan uang lebih cepat?

Awalnya beliau percaya dengan pilihan kedua. Bukan hanya percaya, tetapi juga sekaligus membuktikan. Dan akhirnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Uang muka 60 juta, dapat truk, dipakai buat mengantar pesanan pasir dsb, bisa ngangsur, ada sisa untuk hidup sehari-hari…. sukses….. pada bulan-bulan pertama. Namun ketika kesulitan muncul, truk bermasalah, tidak bisa jalan, pasir sulit ditemukan, pembeli ngemplang berbulan-bulan, kadang2 malah lari, terjadi kecelakaan sehingga tidak bisa beroperasi….. maka tidak ada lagi sumber pembayaran hutang truk. Dealer pun datang menyatakan bahwa truk harus ditarik.

Belajar dari itu, dia kemudian berbalik arah. Rupanya bisnis sapi itu lebih jelas dan tingkat resikonya lebih kecil apabila dibandingkan dengan bisnis truk. Ibarat kata, bisnis sapi itu hasilnya pasti, meskipun lama, sedangkan bisnis truk itu hasilnya cepat dan banyak tetapi cuma katanya.

Begitulah kapitalis. Sistem yang dianut oleh Amerika dan negara2 eropa. Mereka menganut sistem untuk meraih hasil maksimal bagi negara dengan prinsip “katanya’. Akhirnya teori meleset, hutang mereka sekarang segunung. Orang yang ditagih hutang kadang memilih bunuh diri, lalu bagaimana dengan negara?

Sekarang mari kita bicara dengan China. Negara ini memang terkenal sebagai bangsa pedagang. Dan sekarang mereka membuktikan bahwa fondasi ekonomi mereka sudah cukup kuat, dengan cadangan devisa yang jika dihitung2 sudah cukup untuk membayar seluruh hutang Amerika. Jika demikian, maka bisa jadi negara2 yang dililit hutang nanti akan benar2 bertekuk lutut pada China. Sampai kapan? Dan apakah itu berarti China akan menjadi negara adidaya yang baru setelah era Soviet dan Amerika?

Bisa Ya bisa Tidak. Ada 1 teka-teki yang bisa mengubah segala skenario di atas. Yaitu perihal kekayaan tambang yang dimiliki Amerika atas negara-negara ‘jajahan’ mereka, yaitu Afghanistan, Irak dan Libya. Jika tambang-tambang itu nantinya benar-benar bisa menjadi mesin uang bagi mereka, maka hutang2 mereka pun pasti terbayar. Entah untuk negara2 eropa.

Satu2nya yang bisa menggagalkan skenario terakhir adalah konflik internal dalam negeri. Seperti kita ketahui permasalahan negara begitu kompleks. Jika permasalahan yang muncul itu berupa korupsi -seperti Indonesia- maka ya sudah…. teori macam apapun akan mentah….. dan China…. you are the king now!

Tapi dari beberapa debat Hanafi tampak jauh lebih cerdas dibanding pasangan2 lain. Selain muda, cendekia, menawarkan perubahan, juga kesediannya untuk tidak menerima gaji menjadi kredit poin tersendiri bahwa misi pengabdian lebih tinggi apabila dibanding misi mencari proyek (maklum dia kan bosnya TK Budi Mulia). Apalagi tingkat intelektualitas Jogja bisa dikatakan cukup tinggi, sehingga kualitas calon lebih jadi pertimbangan daripada yang lain.

Tapi kenapa Hanafi kalah? Meskipun kalah tipis, tapi tetaplah kalah. Ada beberapa faktor. Memang belum banyak warga yang mengenalnya, termasuk sepakterjangnya di masyarakat. Juga tentunya sebagai tokoh politik sudah tentu Amien Rais punya rival yang pastinya tidak ingin jika klan Amien menang. Tapi yang luput dari pengamatan saya adalah bahwa salah satu partai yang mengusung Hanafi adalah Partai Demokrat, satu-satunya partai yang paling tidak simpatik terhadap rakyat jogja karena masalah RUUK. Dan sudah tentu sakit hati rakyat Jogja terhadap demokrat tak mudah terobati dalam sekejap. karena bagi orang Jogja, mangan ora mangan waton kumpul…. urusan hati itu lebih utama daripada perut…. Dan Hanafi masuk ke kereta yang salah…. Propaganda untuk rakyat -tanpa harus menyerang Hanafi- sangat mudah… apa sudi kita dipimpin oleh demokrat? Yang sudah jelas2 ingin menghilangkan keistimewaan Jogja?

Dan meskipun tidak menjanjikan perubahan yang berarti, Haryadi Suyuti, wakil incumbent adalah tempat pelarian paling pas…. dan sejarah memang sedang berpihak pada beliau… Zuhri, calon satunya, selain hanya diusung oleh PKS juga tidak punya jaringan birokrasi yang kuat.

Meledaknya kasus Nazarudin bukan hanya masalah korupsi saja yang mengundang keprihatinan, namun dunia olah raga kita juga terguncang. Seperti kita ketahui bersama korupsi Nazarudin berkaitan dengan proyek pengadaan wisma atlet sea games Palembang 2011. Artinya perhelatan yang sudah ditunggu2 oleh sejumlah atlet di Asia Tenggara itu penuh aib dengan oknum yang notabene adalah orang2 yang mereka percaya menjadi tuan rumah, Indonesia.

Lebih miris lagi berita di Metro yang menyebutkan bahwa 6 minggu sebelum Sea games dimulai masih banyak venue yang belum siap. Artinya hanya ada waktu 6 minggu untuk menyelesaikan venue tersebut.

Lalu apa yang bisa kita banggakan? Momentum seperti itu seharusnya untuk menunjukkan kepada dunia betapa layaknya negeri kita untuk investasi, untuk dikunjungi, untuk dijadikan sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan. Namun jika begini?

Belum lagi berita-berita buruk yang potensial untuk kita dengar di tengah-tengah perhelatan nanti. Semisal peledakan bom di salah satu arena… (bisa saja lha mengawal dana saja tidak bisa apalagi mengawal keamanan masa yang cukup banyak dan tersebar di berbagai titik….. semboyan bhineka tunggal ika kan sudah bergeser menjadi ‘wani piro?’… huss…). Semisal lagi atlet2 luar mengajukan protes karena wasitnya tidak adil…. (hmmm… dah pasti lah itu…). Atau sejumlah wasit yang menerima suap dari negeri lain…. Atau mungkin sejumlah atlet merasa tidak nyaman ketika menginap di hotel… kran macet lah, listrik padam lah, kamera pengintai lah… (wah… ini….)

Mungkin Anda akan menilai saya skeptis, tetapi sepertinya saya harus mengatakan, masih mending jika nanti atlet2 luar mau datang ke Indonesia. Coba saja jika Anda jadi orang Malaysia atau Singapura, melihat prediksi2 diatas? Mending ga usah ikut sea games kan?

Kalau mau jujur sebenarnya saya lebih suka kalau sea games ga usah digelar di Indonesia. Banyak yang mencari kesempatan dalam kesempitan dengan momen tersebut. Apalagi adanya wacana bahwa gelora yang dibangun dengan uang rakyat akan diberi nama Gelora SBY. Makin menyesakkan…..

Dalam keadaan seperti ini, Sea Games tidak mungkin ditunda….. tapi Saya tidak tertarik lagi untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu…. karena Saya lebih suka mencari ketenangan tanpa mendengarkan berita-berita yang bikin hati dongkol…. Hanya kalau boleh kasih saran, besok2 lagi ga usah sok2an lah jadi tuan rumah segala… kalo ga mampu ya bilang aja ga mampu… daripada bikin malu….

Khitan terhadap perempuan, suatu pembahasan yang tak kunjung menemui keputusan final baik dilirik dari tinjauan medis ataupun agama. Satu pandangan berpendapat bahwa khitan terhadap perempuan merupakan keutamaan ajaran agama. Sedangkan kelompok lain berpandangan bahwa khitan terhadap perempuan hanyalah budaya sebuah negara yang dipengaruhi oleh lembah nil (tradisi pedalaman nil). Jadi khitan terhadap perempuan tidak mempunyai kaitan dengan syari’at agama. Tapi hanyalah sebuah kebiasaan klasik bari qobilah-qobilah negara afrika yang dilalui oleh sungai nil.

Dewasa ini praktek khitan terhadap perempuan telah menjadi sorotan. Banyak LSM dan organisasi perempuan menentang praktek ini, dengan dalih khitan merupakan tindakan kekerasan dan merusak hak reproduksi perempuan. Banyak negara mengeluarkan petisi melarang praktek ini. Bahkan di Inggris telah mengeluarkan peraturan yang dinamakan “female general multilation act” yang isinya antara lain melarang orang tua membawa putrinya keluar negeri untuk menjalani khitan. Karna diperkirakan banyak orang tua yang mebawa anaknya keluar negri untuk dikhitan. Ketentuan ini mempunyai sangsi hukum penjara 14 tahun bagi yang melanggar.

Sudah tercatat juga 16 negara-negara afrika yang mengundang-undangkan larangan khitan ini. Selain undang-undang, sangsi yang dikenakan adalah kurungan 6 bulan hingga satu tahun. Benin, Chad, Niger mengeluarkan peraturan ini pada tahun yang sama, 2003. etiopia, jibuti, burkina faso, ghiena, senegal, tanzania dan togo baru tahun lalu menetapkan pelarangan ini. Selain itu negara afrika selatan ternyata sudah mengundangkannya sejak tahun 1996. Dan masih banyak negara afrika dan negara maju di eropa yang sudah mematenkan larangan khitan terhadap kaum hawa.

Peninjauan yang dilakukan di negara-negara afrika yang kemudian menyebabkan negara-negara kulit hitam ini mengeluarkan undang-undang melarang sunat terhadap perempuan adalah, akibat buruk dan trauma yang ditimbulkan dari tradisi ini. Menurut perkiraan PBB, sekitar 28 juta perempuan Nigeria, 24 juta perempuan Mesir, 23 juta perempuan Ethiopia, dan 12 juta perempuan Sudan, dengan sangat terpaksa telah menjalani sunat ini. Dikisahkan, seorang gadis asal Togo bernama fauziya kasinga (17) melarikan diri dari negaranya dan meminta suaka di amerika karna dipaksa untuk dikhitan.

Sunat terhadap perempuan di afrika tergolong kejam karna dilakukan dengan cara infibulasi clitoris (pemotongan) sampai dalam, bahkan sampai terjadi penjahitan terhadap vagina minora (mulut vagina luar). Terlebih khitan perempuan Mesir kuno, dilakukan dengan cara yang tragis. Selain pemotongan sampai akar kemudian dilakukan penjahitan pada vagina dan hanya disisakan lubang kecil untuk air seni dan darah haid. Kemudian jika wanita tadi akan menikah jahitan tersebut dibuka kembali. (sumber UN Centre for human Right, “lembar fakta 23:praktek tradisional yang berbahaya bagi kesehatan wanita dan anak”, 2000 : 353: komnasham-british council-jakarta).

Who (world health Organisation) pun sudah meyatakan bahwa sunat terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak atas penikmatan sepenuhnya standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. seperti tercantum dalam pasal 24 (ayat 1 dan 3) dari Konvensi Hak Anak. Praktek inklubasi klitoris ini juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 Butir C menegaskan bahwa hak khusus yang ada pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Begitu juga population council lembaga yang aktif dalam melindungi hak-hak perempuan sudah mengeluarkan larangan praktek khitan terhadap kaumnya. Lembaga ini menilai sunat terhadap perempuan bisa merampas hak reproduksi perempuan dan merampas kesehatan serta kepuasan seksual.

study kasus yang dilakukan Population council ini menyimpulkan beberapa akibat yang ditimbulkan dari praktek ini. Sebagai misal; pendarahan, infeksi, rasa sakit, tekanan psikologi, persoalan kejiwaan yang membahayakan kehidupan perempuan. Atau jika sunat dilakukan dengan praktek tradisional bisa menyebabkan tetanus, ketidak suburan dan menjadi penyebab anemia.

Di mesir, Adalah Dr. Farhondah hasan yang getol membawa masalah ini ke parlemen. Ketika masih menjadi petinggi di hizb el-watony beliau sudah membawa aspirasi tentang pelarangan sunat terhadap perempuan kecuali melalui dokter khusus. Namun pendapatnya dimentahkan oleh syeik gad el-haq ‘ali gad el-khaq, grand syeikh Al-azhar saat itu. Beliau (Dr. farhondah hasa) juga berpendapat bahwa sunat ini tidak mempunyai hubungannya dengan agama ataupun intervensi tokoh-tokoh agama.

Tertinggal dari negara-negara lain, di Mesir undang-undang larangan khitan perempuan masih menunggu putusan dari majma’ buhus islamiah dan pendapat dari mufti gumhuriah, Doktor Ali Gum’ah. D. zaenab Ridwan (‘amid kuliah dar el-ulum dan naggota majlis Al-Sya’b) menyetuji rancangan undang-undang pelarangan khitan terhadap perempuan jika di rundingkan antara rijal al-din (tokoh-tokoh agama) dan dokter-dokter spesialis. Beliau mengutip (فسألوا أهل الذكر) dalam tafsirannya beliau mengartikan setiap masalah harus ditanyakan kepada “ahlinya” yang pendapatnya pasti akan didengar orang. Dalam hal ini adalah para dokter spesialislah yang lebih mengetahui akan kesehatan reproduksi.

Menurut sebagina pendapat, praktek yang dinilai sebagai peradapan negri lembah nil ini dilaksanakan untuk mengurangi gejolak nafsu seks wanita. Karna iklim yang dingin lebih mendukung utuk mendukung bagi seseorang untuk mencari “kehangatan”. Dari situ jika wanita tidak dikhitan maka akan liar dan lebih banyak meminta “ML” untuk sekedar memenuhi kehangatan mereka.

Menyikapi hal ini ulama-ulama al-azhar memegang pendapat yang lebih bersifat toleran. Meraka mengembalikan masalah kepada dokter. Jika memang dipandang mempunyai dampak positif maka lebih dianjurkan, namun jika terdapat bahaya maka meniadakan khitan adalah tindakan utama.

Memang khitan dipandang sebagian orang merupakan sunah untukmemuliakan wanita,namun sebagian lain berpandangan tradisi tersebut tidak mempunyai nas agama ataupun sunnah. Bahkan hadis tentang khitan perempuan didho’if-kan oleh muhadditsun dan tidak pantas untuk dijadikan landasan dalil (Dr. Qusbi zalath, ros el-yusuf n0.4035 8:14/10/2005).

Khitan memang ada pada rosul, beliau sendiri pun pernah mengkhitan putrinya. Dan rosul memang tidak pernah mengingkari tradisi ini. Namun, hadis itu pun masih belum menegaskan putusan masalah khitan. Sesuai lima fitrah manusia yang terdapat dalam sebuah hadis adalah hitan, mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak, menggunting kuku dan memendekkan kumis. Nah, Hitan disini lebih spesifik kepada laki-laki. Dan pembahasan untuk wanita berhenti pada keutamaan saja.

Dalil yang dijadikan landasan oleh orang yang melakukan khitan wanita adalah hadis ummu ‘atiyah yang mengatakan jangan berlebihan dalam menghitan perempuan karna itu lebih/disukai perempuan dan disenangi laki-laki.namun hadis ini dipandang doif dan mursal karna ada sebagian yang rowi yang hilang sehingga tidak cocok untuk dijadikan sumber hukum.

Doktor mahmud ‘asyuro, mantan wakil azhar berpendapat masalah khitan terhadap perempuan adalah masalah medis yang seyogyanya diserahkan kepada para tabib (dokter) bukan kepada tokoh-tokoh agama. Karna para dokter adalah orang yang lebih mengetahui segala bentuk akibat yang ditimbulkan oleh praktek khitan ini.

Di indonesia putusan inipun sudah berlaku. taman pendidikan al-qur’an Assalam bandung yang sudah beroperasi sejak 1948, sekarang mendapatkan pengawasan langsung dari WHO dan staff population council dalam menjalankan prakteknya.

Memang, sebuah keputusan bijak adalah menyerahkan masalah ini kepada si mustakhiqoh ataupun ahli medis yang lebih mengetahui seberapa besar akibat dari praktek ini. Bagaimana bentuk kesehatan reproduksi perempuan hanya mereka juga yang tahu. Kenyataan yang ada, banyak LSM dan lembaga aktifis perempuan justru menentang praktek ini. Tidak menutup kemungkinan, undang-undang larangan khitan perempuan adalah solusi kongkrit untuk memuaskan mereka. Bagaimana kita membuka mata?

JIKA Sri Mulyani menjadi Presiden Republik Indonesia, apa yang akan terjadi? Korporasi besar akan menyambut dengan suka cita. Lembaga keuangan internasional akan makin leluasa menyetel kebijakan ekonomi Indonesia, dan kepentingan Amerika akan kian mendapat tempat, entah di bidang ekonomi-binis, khususnya konsesi tambang-tambang minyak dan mineral yang bernilai ratusan juta dolar, atau dari segi politik untuk mengimbangi raksasa China di Asia.

Pemilihan presiden masih jauh, baru akan diselenggarakan tahun 2014. Tapi, para pendukung Sri Mulyani sudah merapatkan barisan dengan membentuk partai SRI (Serikat Rakyat Independen) dan langsung mendeklarasikan mengusung Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, sebagai calon presiden dari partai itu untuk 2014.

Sebagai partai baru, SRI akan sulit menembus electoral treshold yang diperkirakan berkisar antara 3- 5 persen. Tapi itu bukan masalah. Dengan kampanye gencar yang dilakukan para pendukungnya, bisa saja Sri Mulyani menjadi alternatif capres mengingat tidak adanya tokoh yang menonjol sebagai capres dari parpol. Memang, ada Prabowo Subianto dari Gerindra, Aburizal Bakrie dari Golkar, Hatta Rajasa dari PAN. Tapi, mereka, selain memiliki kelebihan, juga sarat dengan berbagai kekurangan yang bisa dijadikan senjata andalan oleh lawan-lawan politik untuk ‘menghabisinya’.

Titik lemah Prabowo adalah soal HAM terkait penculikan aktivis di masa Orde Baru. Sisi gelap Aburizal Bakrie belepotan dengan kasus lumpur Lapindo, di samping usianya yang sudah tua, sedangkan aspek negatif Hatta Rajasa terendus punya keterlibatan dalam kasus korupsi KRL hibah dari Jepang yang merugikan negara Rp 11 miliar. Prestasi Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian juga di bawah standar. Ingat, bagaimana berlarut-larutnya eksekusi transaksi divestasi Newmont karena Menteri Pertambangan dan Energi Darwin Saleh lamban merespons surat Menteri Keuangan Agus Marto (yang sudah melayangkan tiga surat!). Harusnya persoalan seperti itu tidak perlu muncul ke permukaan jika Menko Perekonomian sigap mengkoordinasikan persoalan tadi.

Berdasarkan peta kekuatan politik yang ada, yang punya kans untuk memajukan capres adalah Golkar, Demokrat, dan PDIP. Partai menengah seperti PKS dan PAN harus berkoalisi jika ingin mengusung capres. Karena minimnya tokoh yang bisa dielus-elus sebagai jagoan dalam pilpres mendatang, fenomena Sri Mulyani menjadi sangat menarik. Apalagi Sri Mulyani mendapat dukungan dari Amerika Serikat untuk menjadi RI-1, sebagaimana disampaikan oleh para purnawirawan perwira tinggi TNI.

Kenapa Amerika begitu bersemangat mendukung Sri Mulyani? Boleh jadi karena Sri Mulyani adalah kader terbaik Mafia Berkeley. Seperti diketahui, Mafia Berkeley adalah para ekonom yang mendapat pendidikan di University of California, Berkeley, AS. Tokoh utamanya adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim. Widjojo yang menjadi Ketua Bappenas/Menko Ekuin menjadi poros utama dalam sirkulasi elite di Kementrian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia.

Generasi kedua Mafia Berkeley adalah Boediono (kini Wapres), Soedradjad Djiwandono, dan Adrianus Mooy. Ketiganya sempat berkarier di Bappenas sebelum menjadi Menmud Perdagangan dan Gubernur BI (Djiwandono dan Mooy), sedangkan Boediono menjadi Direktur (sekarang setingkat Deputi Gubernur) BI, dan kemudian menjadi Ketua Bappenas, lalu Menko Perekonomian.

Arus utama kebijakan ekonomi Mafia Berkeley adalah mengintegrasikan ekonomi Indonesia pada kapitalisme global lewat Konsensus Washington (pola kebijakan ekonomi yang diracik Bank Dunia-IMF dan AS). Kebijakan warisan Mafia Berkeley adalah deregulasi sektor perbankan di tahun 1983, hingga pihak asing bisa menguasai saham bank hingga 99 persen seperti saat ini. Liberalisasi terus terjadi di berbagai sektor, hingga ke bisnis ritel. Di negara asalnya, hypermarket hanya boleh berdiri jauh di luar kota. Tapi, di Indonesia mereka leluasa berjejalan di tengah kepadatan penduduk kota. Privatisasi terus didengungkan di berbagai sektor yang strategis, termasuk irigasi dan suplai air bersih.

Integrasi ekonomi Indonesia dengan kapitalisme global akan membuat posisi Indonesia makin marginal karena semua manfaat dan nilai tambah dari sumber daya yang berlimpah di negara pinggiran seperti Indonesia akan terus disedot ke pusat kapitalisme seperti Amerika. Ini sangat nyata dari industri migas dan tambang emas. Blok Cepu yang kaya minyak dan berakhir masa kontraknya, di masa Presiden SBY diserahkan kepada Exxon-Mobil Oil selama 25 tahun. Padahal, Pertamina punya kemampuan untuk mengelola Blok Cepu. Sama ketika Soeharto memberikan ‘upeti’ Freeport kepada AS di masa lalu, Presiden SBY pun mempersembahkan Blok Cepu ke Amerika ketimbang dikelola oleh Pertamina.

Kembali ke ‘prospek’ Sri Mulyani jika menjadi RI-1. Jelas sebagai kader Mafia Berkeley terbaik, Sri Mulyani akan mengikuti jejak kebijakan para seniornya. Berbagai kepentingan AS akan leluasa dijalankan di Tanah Air, baik di bidang ekonomi maupun politik. AS berkepentingan untuk mengamankan investasinya di tambang-tambang minyak dan tambang mineral logam. Sedangkan di bidang politik, AS berkepentingan membendung kekuatan politik dan militer China yang makin perkasa di Asia, menyusul kekuatan ekonominya yang sangat luar biasa belakangan ini.

Melihat rekam jejaknya selama ini, Sri Mulyani cenderung akan lebih berpihak pada kepentingan korporasi raksasa ketimbang usaha kecil dan menengah (UKM). Ingat, Sri Mulyani pernah menjadi komisaris di PT Astra International Tbk dan di perusahaan multinasional PT Unilever Indonesia Tbk. Selama menjadi menteri (di Bappenas dan Kementrian Keuangan), Sri Mulyani tidak pernah menunjukkan kepedulian–apalagi keberpihakan–kepada UKM dan koperasi.

Sri Mulyani lebih sering mondar-mandir ke Bursa Efek Indonesia (BEI) tapi tidak pernah berkunjung ke sentra-sentra UKM dan koperasi. BEI hanya terdiri dari ratusan perusahaan besar dengan investor yang jumlahnya cuma sekitar 300.000 saja. Sedangkan UKM dan koperasi berjumlah jutaan yang menjadi tumpuan hidup golongan menengah bawah. Jika punya keberpihakan kepada kepentingan rakyat di tingkatan akar rumput, mestinya Sri Mulyani ketika duduk di pos Bappenas lebih lantang berbicara dan mengatur anggaran bagi kepentingan UKM dan koperasi.

Saran dan kebijakan ekonomi IMF-Bank Dunia akan mudah diserap dan diterapkan Sri Mulyani di Indonesia. Padahal, selama ini kebijakan ekonomi yang diracik IMF-Bank Dunia telah membuat Indonesia terperosok ke jurang kehancuran ketika Krisis Moneter menerjang negara kita pada tahun 1997.

Jika Sri Mulyani menjadi RI-1, harapan Indonesia untuk menjadi negara yang kuat dan mandiri di bidang ekonomi akan semakin jauh. Sebaliknya, perusahaan multinasional dan korporasi raksasa akan kian kuat mencengkeramkan kukunya. Di bawah Sri Mulyani, UKM dan koperasi akan semakin terpinggirkan.[***]

Didin Abidin adalah pengamat ekonomi, mantan wartawan ekonomi-bisnis, mantan Pemred di beberapa media cetak dan online.

Seperti dikutip dari Kaskus.us, Rabu (9/2/2011), pecahnya Sudan menjadi dua negara memang menjadi cerminan kegagalan elit politik negeri itu untuk mempersatukan bangsanya yang multi etnik dan kepercayaan, serta kegagalan menanamkan “sense of nation” ke dalam jiwa bangsanya. Namun demikian ada sesuatu di balik pecahnya negeri dengan mayoritas penduduk beragam muslim tersebut, yakni adanya campur tangan negara Barat (Amerika, Israel dan Eropa) yang mempunyai kepentingan ekonomi dan geopolitik di sana.

Penambangan minyak di Sudan. (int)
Sudan adalah sebuah negara yang kaya akan minyak, khususnya di wilayah Sudan Selatan. Bahkan The Frankfurter Allgemeine Zeitung pada Juli 1998 melaporkan, Chevron Corporation, salah satu perusahaan energi terbesar dunia yang berkantor pusat di San Ramon, California, AS, memperkirakan, cadangan minyak di Sudan melebihi cadangan minyak Arab Saudi dan Iran, meski cadangan minyak di kedua negara itu disatukan.

Melimpahnya cadangan minyak di bumi Sudan membuat Amerika menunggangi konflik yang terjadi di negara itu dengan cara mendukung para pemberontak di Sudan yang menamakan diri Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM). Bahkan Amerika berada di belakang desakan Internasional untuk melakukan perjanjian damai dengan kelompok separatis bersenjata tersebut yang akhirnya membuat pemerintah Sudan menjadikan negaranya sebagai negara dengan dua negara bagian, yakni Sudan Utara dan Sudan Selatan, pada 2005. Tujuannya, tentu saja agar negara ini menjadi lemah sehingga kekayaan alamnya dapat diolah olehnya. Bukti bahwa AS mendukung SPLM terungkap dari hasil wawancara Washington Post dengan Ezekiel Lol Gatkuoth, wakil ketua SPLM.

Ezekiel Lol Gatkuoth. (int)
Dalam wawancara itu, Ezekiel mengatakan, Washington mendukung pemisahan kawasan Sudan Selatan dari Sudan Utara, dan untuk merealisasikannya, AS tak segan-segan mengucurkan dana US$ 1 miliar pertahun untuk Sudan Selatan sejak 2009.

“Dana itu dimaksudkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Sudan Selatan dengan membangun infrastruktur dan pelatihan militer,” katanya.

Jahatnya lagi, untuk dapat menguasai minyak di Sudan, Amerika menuding Sudan sebagai negara yang mensponsori terorisme, sehingga negara ini diembargo oleh dunia internasional. Embargo itu membuat Sudan yang dililit masalah kemiskinan, menjadi kian terpuruk. Agar embargo dicabut, Amerika memanfaatkan referendum yang akan dilaksanakan pada Januari 2011 sesuai kesepakatan saat perjanjian damai antara pemerintah Sudan dengan SPLM ditandatangani pada 2005, untuk kepentingannya.

Sebagai bukti dari kejahatan Amerika ini tercermin dari hasil liputan Christian Science Monitor (CSM), karena media ini melaporkan, pada 11 November 2010 Senator AS John Kerry mengunjungi Khartoum, ibukota Sudan, dengan membawa pesan dari Presiden Barak Obama yang isinya adalah ; “Jika Presiden Sudan Omar Al-Bashir membiarkan Sudan Selatan yang kaya minyak memisahkan diri secara damai melalui referendum yang akan dilakukan pada Januari 2011, maka pertengahan 2011 AS akan menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme.” Dan Sudan Selatan benar-benar lepas dari Sudan Utara.

Setelah referendum, seperti diberitakan Media Indonesia, Rabu (9/2/2011), melalui pernyataan tertulisnya yang dibacakan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS PJ. Crowlye dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, Senin (7/2/2011), Obama mengatakan akan langsung mengakui Sudan Selatan sebagai negara merdeka pada Juli 2011, saat kemerdekaan Sudan Selatan sebagai negara baru di Afrika dideklarasikan, dan akan mengevaluasi penilaian terhadap Sudan yang selama ini dianggap sebagai negara sponsor terorisme.

Kebusukan Amerika ini sebenarnya telah lama terendus oleh para pengamat masalah Timur Tengah, yakni sejak perjanjian damai ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan SPLM pada 2005, karena saat itu mereka telah mengendus adanya kospirasi internasional yang terdiri dari Amerika, sejumlah negara di Eropa, dan Israel untuk meruntuhkan Sudan sebagai negara terluas di kawasan Jazirah Arab dan Afrika, dan kaya akan sumberdaya mineral, terutama minyak.

Essam Zeidan, pengamat masalah Timur Tengah, dalam artikelnya menulis, kepentingan Amerika atas Sudan bukan hanya karena cadangan minyak yang begitu melimpah di perut bumi Sudan Selatan, namun juga untuk memutus mata rantai peradaban dan kian meluasnya Islam di Afrika, karena Sudan merupakan titik temu dan transit budaya Islam dari jazirah Arab ke Afrika, dan sebaliknya. Ini bisa dilihat dari letak geografis Sudan yang berbatasan dengan Mesir dan Libya yang Islam, serta negara-negara Afrika seperti Ethiopia, Uganda, Zaire, Afrika Tengah dan Chad.

Jadi, dengan melemahkan Sudan karena dipecah menjadi dua negara, maka Amerika dan antek-anteknya akan dapat mengobok-obok Sudan Selatan dengan sesukanya, termasuk dapat membentuk negara Kristen di negara baru itu agar peran Arab dan Islam Sudan untuk memasuki benua Afrika, dapat dicegah.

Essam bahkan curiga kalau Amerika dan Israel tengah melancarkan strategi Balkanisme di kawasan Afrika utara agar negara-negara di wilayah ini terpecah-pecah seperti yang telah terjadi dengan negara-negara di semenanjung Balkan. Bahkan demonstrasi besar-besaran yang kini sedang dilakukan rakyat Mesir untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak, ditangarai karena intervensi kedua negara itu. Salah satu buktinya adalah laporan situs AOL News pada 4 Februari 2011 yang menyatakan, bahwa AS dan rezim Zionis Israel tengah menyusun sebuah rencana suksesi di Mesir dan memperkenalkan Omar Suleiman, mantan ketua dinas intelijen Mesir dan sekutu dekat AS dan Israel yang diangkat Hosni Mubarak sebagai wakilnya, untuk menggantikan Mubarak sebagai presiden Mesir.

Menurut situs itu, AS dan Israel menganggap Suleiman sebagai orang yang dapat diandalkan dalam beberapa isu paling sensitif di Timur Tengah. Apalagi karena Sulaeman merupakan orang yang memediasi pembicaraan Arab-Israel dan membantu CIA dalam menginterogasi tersangka teroris yang ditangkap.

“Dia memiliki sejarah panjang dalam melakukan semua tindakan kotor yang perlu diambil oleh pemerintah Mesir. Kita juga tahu bahwa dia memiliki hubungan dan kerjasama dengan AS,” kata Rime Allaf, seorang pakar Timur Tengah kepada AOL News.

Dimana peran Israel dalam kesus pecahnya Sudan?

Peran Israel atas pecahnya Sudan dapat dibaca dari pengakuan Salva Kiir Mayardit, ketua SPLM yang paling getol mengusahakan pemisahan Sudan Selatan dari Sudan Utara, dengan Koran The Jewish Chronicle. Dia mengatakan; “Sejumlah negara Arab memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mengapa Sudan tidak?”

tentara SPLM. (int)
Kedekatan para petinggi SPLM dengan AS dan Israel, seperti diberitakan Iran Indonesian Radio, membuat para politisi di Timur Tengah kian yakin bahwa kesepakatan pemerintah Sudan dengan SPLM pada 2005 merupakan sebuah grand design Amerika dan Israel, dan didukung sejumlah negara di Eropa, untuk memecah Sudan menjadi dua negara. Media ini bahkan menyebut rezim Zionis Israel sebagai pihak yang menyiapkan semua konspirasi busuk itu, karena rezim ini lah memberikan senjata ilegal kepada SPLM. Itu sebabnya gerakan pemberontak tak dapat ditumpas pemerintah Sudan.

Brigjen Moshe Faraji dalam bukunya yang berjudul “Mossad di Afrika” menulis, “Kehadiran Zionis Israel di 32 negara Afrika yang juga menggarap 67 proyek infrastruktur dan 28 proyek pertanian serta melakukan peran sebagai konsultan di negara ini, merupakan peluang besar Tel Aviv untuk menginfilterasi benua ini.”

Zionis Israel dalam beberapa dekade terakhir ini juga berupaya menginfilterasi Sudan melalui tiga negara tetangga, seperti Republik Demokratik Congo, Ethiopia dan Uganda. Antek-antek Mossad beraktivitas di tiga negara ini yang kemudian melakukan kontak dengan para pemimpin gerakan milisi di Sudan Selatan. Melalui infiltrasi itu, Zionis Israel membangun kekuatan untuk melawan pemerintah pusat Sudan yang dipimpin oleh Omar al-Bashir.

Sudan yang berdampingan dengan Sungai Nil memang menjadi prioritas incaran Israel yang memimpikan berdirinya negara Israel Raya hingga kawasan Eufrat.

The Newsmaker Liga Inggris pekan ini adalah pria berkebangsaan Prancis ini. Keputusannya meninggalkan Arsenal dan berpindah ke Manchester City kontan menimbulkan banyak tanda tanya. Namun jawaban yang paling realistis –meskipun bisa juga Nasri berkilah masalah gelar- adalah soal gajinya yang selangit.
Berdasarkan informasi media, gaji Nasri hampir 3 kali lipat dari gaji yang ia terima di Arsenal, meskipun sebenarnya gaji di Arsenal juga sudah selangit. Berapa gaji Nasri? Per pekan ia dibayar 175 ribu poundsterling. Dengan kurs yang lebih dari Rp. 12.000,- maka per pekan ia akan menerima 2 miliar lebih. Jika dalam seminggu ada 50 pekan, maka setahun uang yang ia kumpulkan sebanyak Rp. 100 miliar. Dengan fakta tersebut tentunya tidak ada lagi yang dapat menyalahkan kenapa Samir Nasri pindah ke Manchester City. Sebab, di dunia ini hanya segelintir orang yang mampu menghasilkan pendapatan sebesar itudalam setahun. Dengan usianya yang masih 24 tahun, dia bisa berkarir lebih lama lagi dan membumbungkan pundi-pundi uangnya lebih banyak lagi.
Nasri barangkali bukan yang pertama menjadi orang kaya dari bola. Tetapi dia menjadi cerminan akan ketimpangan ekonomi yang terjadi di belahan dunia saat ini. Sebelumnya Saya melihat sebuah spanduk yang bertuliskan slogan “Rice for Somalia” yang dipajang oleh sebuah LSM. Dimana hal ini menunjukkan bahwa sebagian rakyat di planet ini mengalami kemiskinan yang luar biasa hingga kesulitan untuk mendapatkan makan. Namun sebagian yang lain justru berpesta pora dengan dunia yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam hidup.

Libya hari ini (24/8/2011) adalah tempat yang bagus untuk berkaca. Kekuatan Khadafi akhirnya luluh lantah di tangan militer internasional. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, rezim yang sudah berkuasa 42 tahun itu berakhir. Atas nama kemanusiaan, perdamaian, atau apapun namanya, invasi tersebut seolah-olah terkesan legal, padahal sebenarnya hanya 1 yang diinginkan Negara-negara besar terhadap Libya… Minyak. Amerika, Rusia, Cina sudah jelas akan menjadi penguasa minyak di Libya yang notabene bukan wilayah mereka. Tapi kapitalisme memungkinkan untuk seperti itu. Lalu siapa pengganti Khadafi? Sudah tentu Negara-negara penikmat minyak Libya tersebut tinggal berunding mencari pemimpin boneka untuk mengamankan proyek-proyek mereka ke depan. Maka nanti akan muncul demonstrasi2 yang menentang pemimpin baru di Libya, namun akan berhenti dengan sendirinya karena mereka kelelahan, butuh makan dan yang jelas tidak punya kekuatan sedahsyat kekuatan militer internasional (NATO). Skenario itu sepertinya sudah pasti akan terjadi karena polanya sama persis dengan Irak dan Afghanistan.
Lalu bagaimana dengan kita? Setidaknya nyali pemerintah makin ciut untuk tidak mengikuti kemauan Negara-negara luar. Mereka menggertak memutus hubungan dagang dengan Indonesia saja kita sudah tidak berkutik. Semisal kita balas menggertak (baru menggertak) lalu sejumlah kapal induk Amerika dan beberapa Negara lain di dunia merapat ke perairan Indonesia, kita sudah menarik kembali ucapan kita. Karena berkaca pada Libya dan Irak pasti akan banyak yang berfikir ulang untuk melawan dengan kekuatan yang ada.
Hal yang sama nyaris terjadi pada Mesir. Namun Housni Mubarak cukup arif juga dengan memilih mengundurkan diri sebelum situasi lebih memanas. Jumlah korban proses suksesi di Mesir jauh lebih sediikit dibandingkan Libya. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, siapa gerangan yang menggerakkan proses suksesi di kawasan timur tengah tersebut?
Kembali ke Indonesia, dengan mengamati fakta bahwa sepertinya pemerintahan kita tunduk dan patuh pada kepentingan asing, maka pertanyaan kritis selanjutnya, sampai kapan ini terjadi? Agak sesah menjawabnya. Arah pergerakan bangsa ini bukannya semakin membaik namun malah sebaliknya. Sebenarnya jawabannya sederhana saja. Ketika reformasi bergulir tahun 1998, waktu itu ada 3 isu yang mengemuka yang ingin segera dihapus dari bumi pertiwi, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun nyatanya karakter semacam itu sudah mengakar dan susah dicabut. Maka jika ketiga virus bangsa tersebut benar-benar bisa hilang dari negeri ini, barulah kita bisa lepas dari lingkaran setan. Bentuk konkritnya, bisa tidak pemilihan pemimpin tanpa politik uang? Jika pemimpin yang terpilih tidak merasa terbebani oleh hutang budi pada pihak-pihak yang menyokongnya, pastilah dia akan bisa memerintah dengan bijak dan tetap menggunakan akal sehat. Proses-proses tender berjalan normal, perwakilan rakyat diberdayakan, hingga akhirnya tujuan demokrasi yang sebenarnya tercapai.
Tapi Anda yang membaca artikel ini pasti dalam hati berkata kecut…. Mimpi lo….
Ya… kata hati Anda membuat Saya kembali bertanya ‘dalam hati’ juga…. Sampai kapan lingkaran setan ini akan berakhir?